• Bimtek PertambanganPelaksanaan Kegiatan Usaha

    Untuk mewujudkan upaya tersebut Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga jual batubara yang dapat menjawab tantangan pembangunan nasional dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut Hendra revisi PP 77/2014 akan berdampak positif terhadap investasi di sektor pertambangan. Revisi PP 77/2014 juga akan memperbaiki aturan divestasi dan pengelolaan sektor batubara. "Revisi tersebut bukan hanya memberikan keuntungan pada satu-dua perusahaan tapi industri secara keseluruhan " kata Hendra.

    Chat Online

  • Pengusaha Komplain Revisi Aturan Pertambangan Mineral dan

    Menurut Hendra revisi PP 77/2014 akan berdampak positif terhadap investasi di sektor pertambangan. Revisi PP 77/2014 juga akan memperbaiki aturan divestasi dan pengelolaan sektor batubara. "Revisi tersebut bukan hanya memberikan keuntungan pada satu-dua perusahaan tapi industri secara keseluruhan " kata Hendra. Untuk mewujudkan upaya tersebut Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga jual batubara yang dapat menjawab tantangan pembangunan nasional dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Chat Online

  • ESDM Jamin Aturan Turunan UU Ciptaker Permudah Izin Usaha

    Dec 25 2020 · ESDM Jamin Aturan Turunan UU Ciptaker Permudah Izin Usaha. Insi ada beberapa ketentuan yang diatur lebih lanjut terkait pembebasan kewajiban pembayaran royalti bagi pengusaha tambang batubara. "Kami sepakati untuk meningkatkan nilai tambah pengolahan batubara dengan pengenaan royalti 0 . Pertamina berkomitmen mendukung UMKM untuk Menurut Arifin beberapa ketentuan yang akan diatur lebih lanjut adalah pembebasan kewajiban membayar royalti bagi para pengusaha tambang batubara. Pasalnya royalti 0 persen bagi para perusahaan tambang hanya akan berlaku jika para pengusaha tambang

    Chat Online

  • 8 Poin Penting dalam Revisi UU MinerbaKlikLegal

    Karena untuk NIB sendiri hampir seluruh kegiatan usaha di Indonesia sudah pasti mempunyai NIB. Namun untuk sertifikat standar ini merupakan suatu hal yang baru dan mungkin ini nantinya juga berlaku juga untuk kegiatan usaha selain pertambangan. Sayangnya di UU baru tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud sertifikat standar " tuturnya. untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara (Pasal 1 Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Selain terdapat dalam Keppres No. 75 Tahun 1996 istilah ini juga digunakan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1409.K/201/M.PE/1996

    Chat Online

  • UU Cipta Kerja Atasi Masalah Sektor PertambanganGemanusa

    Misalnya untuk program pemulihan ekonomi nasional yang akan memperbaiki kondisi finansial masyarakat. Terlebih RRC dikabarkan akan memborong batubara produksi Indonesia karena mengetahui kualitasnya yang bagus. Tak tanggung-tanggung pembelian batubara ini seberat 200 ton atau senilai 20 6 trilun rupiah. Nov 30 2020 · Oleh Lisa Pamungkas Omnibus law UU Cipta Kerja tak hanya mengubah iklim ketenagakerjaan dan investasi tapi juga pertambangan. Akan ada efek positif dalam dunia pertambangan karena UU ini mengundang minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Bisnis pertambangan akan makin semarak dan membuat kondisi ekonomi kita naik kembali. Indonesia

    Chat Online

  • Kebijakan Royalti Batu Bara Dibayar Dimuka Khusus Wilayah

    Selain rencana kenaikan royalti khusus untuk wilayah Kalimantan Timur saat ini ada kebijakan royalti dibayar dimuka atau sebulan sebelum pengapalan. Jan 27 2021 · Rida mengemukakan upaya pemerintah untuk menjaga rantai pasok energi primer ke PLTU tidak terganggu di tengah cuaca ekstrim di antaranya adalah menjaga reliability pembangkit memaksimalkan produksi PLTU Independent Power Producer (IPP) dan mengoptimalisasi stok batubara dengan mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan pasokan. Selain itu

    Chat Online

  • PLN Mundurkan Jadwal Tender BatubaraANTARA News

    "Kami mundurkan jadwal penutupan untuk memberi kesempatan perusahaan memasok batubara ke pembangkit PLN " katanya. Menurut dia seharusnya pentupan tender dimulai 1 Juni 2010 namun dimundurkan jadi 30 Juni 2010. Nur menambahkan sejauh ini sudah sekitar 40 perusahaan batubara mengambil dokumen tender. KIMIA BAHAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA OLEH JAYANTI ELISABET H YENNI ANGARAINI Dosen Pengampuh Drs. Akmal Mukhtar S.U. JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU 2017 PRAKATA Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat dan

    Chat Online

  • Kemdag Terbitkan Aturan Ekspor Batubara

    JakartaKementerian Perdagangan (Kemdag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor batu bara dan produk batu bara. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan menyampaikan aturan ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan menjamin pemenuhan kebutuhan produk batu bara JakartaKementerian Perdagangan (Kemdag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor batu bara dan produk batu bara. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan menyampaikan aturan ini dikeluarkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan menjamin pemenuhan kebutuhan produk batu bara

    Chat Online

  • UU Cipta Kerja Atasi Masalah Sektor PertambanganGemanusa

    Misalnya untuk program pemulihan ekonomi nasional yang akan memperbaiki kondisi finansial masyarakat. Terlebih RRC dikabarkan akan memborong batubara produksi Indonesia karena mengetahui kualitasnya yang bagus. Tak tanggung-tanggung pembelian batubara ini seberat 200 ton atau senilai 20 6 trilun rupiah. Ketetapan itu termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Aturan mengenai harga batu bara tersebut menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diteken

    Chat Online

  • Pemerintah kian batasi asing di tambang dan batu bara

    Tak tanggung-tanggung sebanyak delapan aturan dicabut dan diganti dengan Peraturan Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lewat peraturan anyar ini Kementerian ESDM membatasi ruang gerak investasi asing di sektor tambang dan batu bara. Karena untuk NIB sendiri hampir seluruh kegiatan usaha di Indonesia sudah pasti mempunyai NIB. Namun untuk sertifikat standar ini merupakan suatu hal yang baru dan mungkin ini nantinya juga berlaku juga untuk kegiatan usaha selain pertambangan. Sayangnya di UU baru tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud sertifikat standar " tuturnya.

    Chat Online

  • Penegakan Aturan Mutlak Dilaksanakan di Sektor Pertambangan

    Nov 16 2020 · Terkait kasus di Babel pemerintah pusat berwenang penyelidikan dan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah hukum pertambangan. Untuk memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah katanya selain pengolahan dan pemurnian mineral hal Nov 26 2020 · Salah satunya adalah UU Cipta Kerja memungkinkan adanya pemberian royalti 0 bagi pelaku usaha yang meningkatkan nilai tambah batubara (hilirisasi). Ketua Indonesian Mining Energy Forum (IMEF) Ir Singgih Widagdo menegaskan kehadiran UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat positif untuk pemulihan ekonomi terutama dalam hal pertambangan.

    Chat Online

  • Aturan Wajib Penggunaan Kapal Nasional Ganggu Ekspor Batu

    Jakarta Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) kecewa Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional. Beleid yang bakal diterapkan pada 1 Mei 2020 itu bakal banyak hambatan mengingat aturan ini dapat mengganggu aktivitas ekspor utamanya batu bara lantaran ketersediaan jumlah kapal nasional JAKARTADirektur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mendukung penuh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) atas revisi UU No. 4/2009 yang baru saja disahkan. Aturan tersebut dinilai beberapa pihak kontroversial dan segera akan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun menurutnya aturan baru tersebut harus diapresiasi

    Chat Online

  • Pemerintah Ancam Cabut Izin Janji Manis Izin Kuota

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menggariskan semua perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin eksplore Bauksit Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus. Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan "IUPK" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK").

    Chat Online

  • Pemerintah Ancam Cabut Izin Janji Manis Izin Kuota

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menggariskan semua perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin eksplore Bauksit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menggariskan semua perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin eksplore Bauksit

    Chat Online

  • UU Cipta Kerja Atasi Masalah Sektor PertambanganGemanusa

    Misalnya untuk program pemulihan ekonomi nasional yang akan memperbaiki kondisi finansial masyarakat. Terlebih RRC dikabarkan akan memborong batubara produksi Indonesia karena mengetahui kualitasnya yang bagus. Tak tanggung-tanggung pembelian batubara ini seberat 200 ton atau senilai 20 6 trilun rupiah. KONTAN .IDJAKARTA. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memungkinkan adanya pemberian royalti 0 bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara

    Chat Online

  • Kebijakan Royalti Batu Bara Dibayar Dimuka Khusus Wilayah

    Selain rencana kenaikan royalti khusus untuk wilayah Kalimantan Timur saat ini ada kebijakan royalti dibayar dimuka atau sebulan sebelum pengapalan. KONTAN .IDJAKARTA. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memungkinkan adanya pemberian royalti 0 bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara

    Chat Online

  • ESDM Susun Dua Aturan Turunan Omnibus Law

    Menurut Arifin beberapa ketentuan yang akan diatur lebih lanjut adalah pembebasan kewajiban membayar royalti bagi para pengusaha tambang batubara. Pasalnya royalti 0 persen bagi para perusahaan tambang hanya akan berlaku jika para pengusaha tambang Ketetapan itu termaktub dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Aturan mengenai harga batu bara tersebut menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diteken

    Chat Online

  • KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA

    PROSIDING TPT XXVIII PERHAPI 2019 833 KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Meiliza Fitri1) dan Wahyudi Zahar2) 1)KPKNL Jambi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI 2)Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi ABSTRAK Pemerintah RI dalam Langgar Aturan Tambang Batubara di Muara Lawai Kabupaten Lahat Segera Dihentikan lamanqu.idKonflik pertambangan batubara yang melibatkan masyarakat dan perusahaan pertambangan batubara di Sumatera Selatan khususnya di wilayah Kabupaten Lahat pasca diterbitkannya UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba semakin meningkat.

    Chat Online

  • Penegakan Aturan Mutlak Dilaksanakan di Sektor Pertambangan

    Nov 16 2020 · Terkait kasus di Babel pemerintah pusat berwenang penyelidikan dan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah hukum pertambangan. Untuk memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah katanya selain pengolahan dan pemurnian mineral hal Tanggal terbit . duniatambang.idPihak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM No. 7/2020 pada awal Maret silam. Peraturan Menteri tersebut melingkupi pengurusan perizinan aturan pemberian wilayah serta mengenai laporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

    Chat Online

  • Pemerintah Siapkan Insentif Untuk Hilirisasi Batubara

    Yang ketiga melalui program pemerintah mengganti LPG dengan menggunakan briket untuk digunakan oleh UMKM. Keempat promosi kepada investor baru untuk mengembangkan cadangan batubara kualitas rendah melalui gasiifkasi atau coal upgrading. Proyek gasifikasi batubara pun ditargetkan sudah mulai beroperasi pada tahun 2025. Zonakonstruksi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) mengubah sejumlah aturan dalam sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan salah satunya ketentuan sanksi bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari

    Chat Online

  • Pastikan Implementasi Aturan HPM Kemenko Marves Bentuk

    Deputi VI Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa Menko Luhut meminta seluruh pelaku usaha harus mematuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Aturan tersebut dibuat untuk Kementerian ESDM pekan lalu menerbitkan aturan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha tambang untuk ekspor batubara Selasa 19 Agustus 2014 21 00 WIB Tweet

    Chat Online

  • Aturan Baru Perusahaan Tambang Wajib Gunakan Aplikasi

    Aturan Baru Perusahaan Tambang Wajib Gunakan Aplikasi MVP untuk Jual Batubara CP name Merdeka Upload Date Time Diterbitkan 15.51 13/09/2019 Pada Selasa (12/5/2020) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketok palu untuk menyetujui diundangkannya aturan yang sudah dibahas sejak 2016 itu dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani.

    Chat Online